Pemkot Bekasi Dorong Pemilu 2029 Inklusif, Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Penyelenggara
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
Minggu, 8 November 2026 22:02 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menekankan pentingnya kesetaraan hak politik penyandang disabilitas dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe mengatakan hak politik dan hak konstitusional penyandang disabilitas harus menjadi perhatian serius menjelang Pemilu 2029.
“Kami menekankan pentingnya menghadirkan pemilu yang semakin inklusif bagi penyandang disabilitas. Hak politik dan hak konstitusional penyandang disabilitas harus menjadi perhatian serius dalam persiapan menuju Pemilu 2029,” kat Bobihoe pada Kamis, (5/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat koordinasi dan sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta lembaga pemantau pemilu dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 di Kota Bekasi.
Menurut Bobihoe, pemilu inklusif tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang memberikan kemudahan akses serta menghormati martabat penyandang disabilitas.
Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
Ia mengatakan pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.
“Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, jenis kelamin, agama, maupun status sosial,” katanya.
Bobihoe menegaskan penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
Perlindungan terhadap hak politik penyandang disabilitas juga merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus mampu menyediakan akses yang setara, mudah, aman, dan bermartabat agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politik secara bebas, mandiri, dan tanpa diskriminasi.
Selain memastikan akses sebagai pemilih, Pemerintah Kota Bekasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mendorong keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.
“Keterlibatan itu dapat dilakukan dalam badan ad hoc maupun tingkatan lainnya. KPU juga memperkuat pengawasan agar regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal di lapangan,” kata Bobihoe.
