Antisipasi Gempa Sesar Lembang, Pemprov Jabar Siapkan Pusat Komando di Cirebon dan Purwakarta


HAIJABAR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pusat komando darurat di Cirebon dan Purwakarta untuk mengantisipasi dampak gempa akibat aktivitas Sesar Lembang.
Fasilitas tersebut disiapkan agar koordinasi penanganan bencana dan operasional pemerintah tetap berjalan bencana dan operasional pemerintah tetap berjalam apabila Bandung Rasa terdampak gempa besar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan dua daerah tersebut dipilih berddasarkan kajian awal yang menunjukkan lokasinya relatif lebih aman dari potensi dampak langsung Sesar Lembang.
“Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana,” kata Herman pada Rabu, (14/10/2026).
Herman menjelaskan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengintruksikan penyiapan fasilitas tersebut di gedung negara milik pemerintah provinsi yang berada di Cirebon dan Purwakarta.
Pusat komando darurat itu direncanakan dilengkapi perangkat pemantauan, aplikasi pendukung, serta ruang operasional untuk mengendalikan penanganan bencana.
Fasilitas tersebut dapat difungsikan apabila pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi akibat gempa.
“Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan,” ujarnya.
Menurut Herman, Pemprov Jabar memiliki sejumlah kantor pemerintahan di berbagai daerah, termasuk Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut.
Keberadaan gedung-gedung tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun skenario keberlanjutan operasional pemerintahan saat terjadi bencana berskala besar.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan perangkat pemantauan, sistem aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan usulan anggaran yang akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD 2027.
“Kita sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027,” ujar Herman.
Selain menyiapkan pusat komando alternatif, Pemprov Jabar juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mitigasi gempa kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang.
Herman menyebut kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika bencana terjadi.
Warga diharapkan memahami langkah penyelamatan diri serta mampu membantu keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
“Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya,” katanya.