Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Penyadapan Prabowo, Singgung Kesetaraan Hukum
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
Minggu, 8 November 2026 21:59 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kepaka Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri.
Dedi mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengusut perkara tersebut dan menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak (ilegal access) yang salah satu sasarannya adalah Presiden Prabowo Subianto.
Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
“Kami manyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim dan seluruh jajaran dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap kasus penyadapan ilegal kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pak Prabowo Subianto, dan berbagai tokoh penting lainnya di Indonesia,” kata Dedi pada Kamis, (5/11/2026).
Dedi menilai keberanian aparat kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut patut mendapatkan apresiasi.
Namun, ia mengingatkan agar proses penanganan perkara tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil kepada siapa pun, tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.
“Kami sangat mengapresiasi langkah dan keberanian tersebut dan kami juga memberikan rasa hormat atas penanganan perkara tersebut secara proposional dan profesional, mendudukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa melihat pangkat dan jabatan,” katanya.
Ia juga berharap penanganan perkara tersebut tidak hanya menjadi proses hukum semata, tetapi dapat memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Dan selanjutnya, semoga prinsip dasar Polri bersama masyarakat bisa menjadi spirit dalam upaya melakukan penegakan hukum, membangun kesetaraan, melindungi orang-orang yang lemah,” jelasnya.
Selain menyoroti proses penegakan hukum, Dedi turut mengingatkan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut.
Ia menegaskan, setiap tindakan penyadapan harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan politik maupun kepentingan lain di luar hukum.
“Kami berharap bahwa seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan tidak melakukan penyadapan untuk kepentingan di luar ketentuan undang-undang,” katanya.
Dedi menegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan negara.
“Penyadapan hanya diberlakukan untuk satu, penegakan hukum, dua, menjaga keamanan dan keselamatan negara, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.
Melalui pernyataan tersebut, Dedi berharap penanganan kasus penyadapan ilegal dapat menjadi pengingat bagi seluruh lembaga negara agar menggunakan kewenangannya sesuai aturan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat.
