Siaga Kekeringan Jabar Berakhir Besok, Krisis Air Bersih Subang-Purwakarta Makin Meluas


HAIJABAR.ID – Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan-lahan (Karhutla) di Jawa Barat akan berakhir pada Rabu (30/9/2026). Namun, krisis air bersih di sejumlah daerah justru masih meluas, termasuk di Kabupaten Subang dan Purwakarta.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang Enda mengatakan masa berlaku status siaga tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang.
“Kedua SK tersebut akan habis masa berlakuknya di akhir September ini,” katanya pada Senin, (28/9/2026).
Kedua SK tersebut menjadi dasar hukum penanganan bencana kekeringan selama musim kemarau yang dinilai lebih parah tahun ini.
BPBD Subang kini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kebupaten terkait penanganan kekeringan setelah status siaga berakhir.
BPBD Subang mencatat krisis air bersih selama periode Januari-September 2026 telah berdampak pada 12 desa yang tersebar di delapan kecamatan.
Data BPBD Subang mencatat:
Keterbatasan air bersih juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Warga yang kekurangan air untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci, kakus (MCK) berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan.
Untuk membantu masyarakat terdampak, BPBD Subang telah menyalurkan sekitar 200.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Purwakarta. Warga yang tinggal di kawasan pesisir Waduk Djuanda, Kecamatan Sukasari, juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Purwakarta bahkan turun tangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari.
Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Febri Nurzam mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
”Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kepedulian dan gotong royong dalam menghadapi kondisi kekeringan,” kata Febri.
Krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Barat terjadi di tengah prediksi mundurnya awal musim hujan tahun ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026 akan mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologisnya.
Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena iklim, termasuk El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) di sekitar wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran musim hujan tahun ini.
Berdasarkan pemantauan BMKG, anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 mencapai +2,83.
Sementara itu, nilai indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) mencapai +2,63 yang mengindikasikan kondisi El Nino sangat kuat.
Pada periode yang sama, indeks IOD pada Agustus tercatat +0,376 dan berpeluang berada dalam fase positif hingga akhir 2026.
Dengan kondisi tersebut, penanganan krisis air bersih di sejumlah daerah masih menjadi perhatian meski status siaga darurat kekeringan dan karhutla Jawa Barat dijadwalkan berakhir pada akhir September.