Dijanjikan Bansos Rp1 Juta, 41 Warga Bekasi Diduga Jadi Korban KUR Fiktif
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
Minggu, 8 November 2026 22:02 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media digital yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Nasional
HAIJABAR.ID – Sebanyak 41 identitas warga yang tidak memiliki usaha diduga digunakan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BJB pada 2024.
Para warga tersebut disebut dijanjikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp1 juta sebagai imbalan menyerahkan identitas mereka.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo mengatakan kasus tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,92 miliar.
Polisi telah menetapkan tiga tersangka yakni RN, dan DNK yang merupakan mantan pegawai Bank BJB serta LA dari pihak swasta.
Andi menjelaskan, RN yang sebelumnya menjabat Manajer Bisnis UMKM dan DNK selaku mantan Account Officer Bisnis UMKM diduga bekerja sama dengan LA dalam pencairan kredit menggunakan identitas puluhan warga.
“LA diduga membujuk para debitur dengan iming-iming bantuan sosial sebesar Rp1 juta. Mereka kemudian menyerahkan identitasnya untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit,” kata Andi, Rabu (14/10/2026).
Menurut Andi, dana KUR yang dicairkan diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.
LA disebut menggunakan dana tersebut untuk membayar angsuran kredit miliknya dan membiayai modal usaha.
Sementara itu, RN dan DNK diduga menerima imbalan sebesar Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk setiap debitur yang diajukan.
Berdasarkan penghitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.920.000.000.
“Penyidikan perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/23/XI/2025/SPKT/Satreskrim/Polres Metro Bekasi tertanggal 24 November 2025. Polisi telah memeriksa 66 saksi dan satu saksi ahli auditor BPK,” ungkapnya.
Dalam penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengajuan KUR tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar Rp394 juta.
Uang itu terdiri atas Rp163 juta dari saksi RF, Rp35,32 juta dari saksi RDS, Rp45,68 juta dari saksi ASS, serta Rp150 juta dari tersangka LA.
Selain uang tunai, penyidik turut menyita sekitar 95 barang bukti berupa data dan dokumen milik para korban yang diduga digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan KUR.
Atas perkara tersebut, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia..
