KDM Minta Lowongan Kerja di Bekasi Dibuka Tiap Minggu, Ini Alasannya


HAIJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM meminta Pemerintah Kota Bekasi membuka informasi lowongan pekerjaan secara rutin setiap minggu untuk menekan angka pengangguran yang mencapai 7,3 persen pada 2026.
KDM menilai, keberadaan ribuan perusahaan di Kota Bekasi perlu dioptimalkan afar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap kesempatan kerja.
Ia meminta Pemkot Bekasi mendata jumlah perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, serta ketersediaan lowongan secara berkala.
“Ini saja dihitung jumlah pabriknya berapa, nanti dijadwal per minggu. Wali Kota Bekasi membuat lowongan kerja online setiap minggu,” kata KDM pada Rabu, (28/10/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Pemkot Bekasi menyampaikan terdapat sekitar 2.800 lowongan kerja yang tercatat.
KDM meminta informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di setiap kawasan industri.
Dengan pendataan dan publikasi lowongan secara rutin, masyarakat diharapkan lebih mudah mengetahui peluang kerja yang tersedia di wilayahnya.
Menurut KDM, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada infastruktur dan penataan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
“Jalan sudah bagus, tamannya bagus, kali-kalinya sudah rapi. Tinggal penganggurannya harus berkurang,” kata dia.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tingkat pengangguran di Kota Bekasi mencapai 7,3 persen pada 2026, turun dari 7,82 persen pada tahun sebelumnya.
KDM berharap besarnya aktivitas industri di wilayah Bekasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan oknum bagian sumber daya manusia atau Human Resources Development (HRD) di salah satu perusahaan yang sengaja tidak mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka.
Menurut Herman, dugaan tersebut diketahui saat Pemprov Jabar mengevaluasi partisipasi perusahaan dalam Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan (GLIK), platform penyedia informasi lowongan pekerjaan milik pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, partisipasi perusahaan dalam mengiklankan lowongan melalui platform tersebut masih minim.
Setelah ditelusuri, terdapat dugaan oknum yang memilih proses rekrutmen secara manual agar dapat menguntungkan pihak tertentu.
“Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini, sukanya lakukan secara manual karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi,” ujar Herman belum lama ini.
Herman juga menyebut adanya informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang kepada calon pekerja agar bisa diterima di perusahaan tertentu. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut merujuk pada oknum, bukan seluruh perusahaan.
“Kalau ingin kerja harus x Rupiah. Itu oknum loh ya, sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai,” katanya.
“Kenapa? Kalau tidak terbuka kan bisa tertutup, bisa transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh,” kata Herman.
Dorongan KDM agar lowongan kerja diumumkan setiap minggu sejalan dengan upaya memperluas akses informasi bagi pencari kerja.
Pemetaan kebutuhan industri, pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan, serta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja.
Dengan keterbukaan informasi rekrutmen, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih mudah untuk melamar pekerjaan tanpa terbebani praktik yang tidak semestinya.