Lantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Dedi Mulyadi Targetkan Tak Ada Jalan Bolong 2027


HAIJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025-2030.
Dalam arahannya, Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan perbaikan infastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Pelantikan berlangsung di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dedi secara khusus menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk di Kabupaten Bekasi pada 2027.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan lulusan SMA dan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri setempat.
“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” tutupnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Dedi meminta Asep meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga asli Kabupaten Bekasi yang dinilainya belum sepenuhnya menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Dedi, potensi ekonomi dan pendapatan daerah yang besar perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia meminta rumah sakit dan puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan. Dedi juga mendorong pemerintah kabupaten memperluas akses layanan medis hingga tingkat desa dan kelurahan melalui program dokter keluarga.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.
Dedi menilai dokter keluarga dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah, terutama warga kurang mampu.
Pemerintah daerah, menurutnya, dapat merekrut dokter kontrak untuk ditempatkan di desa dan kelurahan.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Di sektor pendidikan, Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia mendorong dukungan pendidikan agar mereka dapat melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Dedi juga meminta peningkatan kualitas sekolah menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Selain perbaikan sarana pendidikan, ia menekankan pentingnya membekali lulusan SMA dan SMK dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri di Kabupaten Bekasi.
Dedi meminta Asep mempercepat pembangunan infrastruktur agar penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Perbaikan jalan, peningkatan kualitas sekolah, dan pembenahan fasilitas kesehatan menjadi sejumlah aspek yang disorot.
“Dokter Asep sebagai bupati pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi. Tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya. Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik,” katanya.
Menurut Dedi, pembangunan juga harus diikuti dengan pembenahan tata wilayah.
Ia menyoroti persoalan penumpukan sampah, kebersihan lingkungan, serta kondisi sungai yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Ia menginginkan penataan wilayah mencakup kawasan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, hingga daerah perbatasan.
Dedi juga mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan keberadaan ruang terbuka, lahan pertanian, dan kawasan rawa.
“Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” katanya.
Dalam menjalankan pemerintahan, Dedi meminta Asep memimpin seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) secara tegas dan berorientasi pada hasil.
Ia menekankan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan profesionalitas.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.
Dedi juga mendorong kepala OPD, camat, dan lurah untuk lebih sering turun langsung ke lapangan.
Menurutnya, pemimpin daerah perlu memantau kondisi masyarakat, pelayanan publik, serta persoalan lingkungan secara langsung.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan Asep agar menjaga integritas dan tidak mencampuradukkan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi.
“Bupati fokus pada pekerjaan. Saya yakin gaji Bapak sudah cukup. Kalau sudah sukses di Bekasi, kariernya masih panjang. Buat yang terbaik di Bekasi,” katanya.