Tak Ingin Banjir Terulang, BPBD Cirebon Evaluasi Sungai dan Saluran Drainase


HAIJABAR.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon memetakan kembali wilayah yang pernah terdampak banjir sebagai langkah antisipasi menjelang musim hujan.
Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan mitigasi agar banjir tidak terus berulang di lokasi yang sama.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, S.H., mengatakan pemetaan dilakukan melalui evaluasi dan asesmen langsung ke lapangan.
Wilayah Kabupaten Cirebon dibagi menjadi tiga kawasan yakni, timur, tengah, dan barat.
“Nah, kalau satu mapping kita terkait pemetaan daerah-daerah yang sebelumnya terkena banjir. Kita juga melakukan mitigasi, evaluasi, dan asesmen ke lapangan terkait antisipasi ketiga musim penghujung,” katanya pada Jumat, (30/10/2026).
Panji menjelaskan, pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD mengevaluasi titik-titik yang sebelumnya mengalami banjir.
Evaluasi dilakukan agar penanganan tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pencegahan sebelum musim hujan.
“Jadi daerah-daerah itu kan kita tadi saya sampaikan ada mapping itu secara mitigasi, ada timur, tengah, dan wilayah barat, yang sudah, jadi kita penginnya gini, Mbak. Kita juga mengevaluasi secara internal, jangan sampai ada banjir yang selalu terjadi terus, kayak ulang tahun gitu,” ungkapnya.
Selain riwayat banjir, BPBD turut mengevaluasi sejumlah faktor yang berpotensi memperparah genangan, termasuk sedimentasi sungai dan persoalan drainase.
Langkah antisipasi tersebut dilakukan menjelang peralihan musim. BMKG Kertajati memprakirakan awal musim hujan di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Sumedang mengalami kemunduran.
Hujan diprediksi mulai memasuki wilayah tersebut secara bertahap pada November hingga Desember 2026.
Kondisi ini menjadi perhatian BPBD untuk mempersiapkan langkah mitigasi sebelum intensitas hujan meningkat.
Dalam evaluasi dan penanganan potensi banjir, BPBD berkoordinasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta pihak terkait lainnya.
Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, termasuk kondisi sungai dan saluran drainase yang dapat memengaruhi aliran air ketika hujan turun.
BPBD juga mengajak masyarakat memanfaatkan masa kemarau untuk memperlihatkan kondisi lingkungan dan saluran air di sekitar tempat tinggal.
Melalui pemetaan wilayah rawan, evaluasi, dan koordinasi lintas instansi, BPBD berharap risiko banjir di Kabupaten Cirebon dapat diantisipasi lebih awal.
Kesiapsiagaan tersebut tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat di wilayah terdampak.